Berguna bagi Nusa dan Bangsa

Sangat lekat dalam ingatan saya, sebuah cita-cita yang secara umum dikumandangkan oleh sebagian kawan SD dulu. “Berguna bagi nusa dan bangsa”. Sering pula didoakan oleh sebagian orangtua, “Semoga anak ini berguna bagi nusa dan bangsa.”

Saya tidak pernah bercita-cita semacam itu. Pikiran mungil saya (ketika itu) tidak mampu membayangkan “nusa dan bangsa” karena saya belum memahami makna kata “nusa”, dan “bangsa”. Menjadi tukang gambar adalah cita-cita saya sewaktu SD.

Perjalanan hidup saya pernah tersangkut di Yogyakarta selama nyaris 18 tahun. Dan di Kota Budaya itulah saya belajar lebih jauh mengenai proses mewujudkan cita-cita,meski sempat sekitar 4 bulan mengasah kemampuan di Kota Kembang (Bandung) di bawah bimbingan Himpunan Mahasiswa Seni Rupa dan Disain Institut Teknologi Bandung.

Di Yogyakarta saya benar-benar menjadi “tukang gambar”. Kalau sebutan “tukang” merupakan sebuah profesi yang bergaji, 99% ketukangan saya sama sekali tidak bergaji sejak SMA dan di perguruan tinggi. Apakah itu merupakan makna sesungguhnya dari cita-cita sebagian kawan SD dulu–berguna bagi nusa dan bangsa? Entahlah.

Ya, entahlah. Yang jelas, 11 tahun di luar Yogyakarta saya masih sering mengalami “tidak bergaji” atau “tidak berbayar” alias “tukang gambar gratis”. Terakhir, menggarap mural (lukisan tembok) di lingkungan RT kami setelah Ketua RT mengajak saya untuk bergabung dalam kegiatan perlombaan RT tingkat Kotamadya Balikpapan.

Sejak 3 tahun ini saya memang sering terlibat dalam kegiatan di RT kami. Kegiatan 17 Agustusan merupakan hal yang ‘wajib’ saya ikuti sebagai warga negara Indonesia, dan warga di lingkungan RT kami. Tugas saya adalah membuat proposal 17 Agustusan beserta laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran seusai kegiatan.

Sementara ‘kewajiban’ saya lainnya adalah merancang Balai Taruna seluas 105 m² (6 m x 17,5 m) sebagai seorang warga di lingkungan RT kami, dan arsitek setempat. Denah, tampak, potongan, gambar 3 dimensi, dan urutan pekerjaan, pada 2014 telah saya kerjakan sebagaimana kaidah arsitektural yang pernah saya pelajari.

Berapa rupiahkah saya dibayar, jika saya menjadi seperti umumnya seorang tukang? Kalau jasa minimalis kearsitekan saya adalah Rp25.000,00, total bayaran saya adalah Rp2.625.000,00. Tetapi saya tidak menerima serupiah pun karena saya mengambil posisi sebagai warga.

Apakah lantaran saya sudah kaya raya sehingga tidak mau menjadi tukang atau arsitek secara umum? Saya tidak memiliki sebuah mobil pun, jika sebuah mobil bisa dijadikan sebagai salah satu indikator sebuah taraf kekayaan. Tetapi mengapa, belum juga kaya raya, tetapi dengan lancar melepaskan “hak” senilai Rp2.625.000,00? 

Begitu pula dengan pembuatan mural pada 2016 pada sebuah tembok pagar SD Negeri 030, yang berbatasan langsung dengan salah satu jalan masuk RT. Panjangnya sekitar 40 m, dan tingginya rata-rata 2 m. Jadi luasnya sekitar 80 m². Ketua RT meminta saya membuat mural di situ dengan modal cat dan uang Rp200.000,00 (untuk membeli keperluan semisal alat kerja) dari beliau.

Saya sanggupi tanpa perlu repot berhitung 80 m² dikali harga jasa seorang “tukang gambar” berijazah “Sarjana Tenik” per m² seperti yang pernah saya lakukan pada dinding beberapa TK. Atau, kalau mau sedikit repot berhitung, 80 x Rp150.000,00, alias Rp12.000.000,00. Saya pun tidak suka merepotkan siapa-siapa untuk berhitung.

Lagi-lagi, setelah melepaskan “hak” atas rancangan arsitektural senilai total Rp2.625.000,00 dilanjutkan dengan “hak” atas mural berijazah “Sarjana Teknik” senilai total Rp.12.000.000,00. Total “hak” yang saya “lepaskan” untuk lingkungan RT kami adalah Rp14.625.000,00.

Angka Rp.14.625.000,00, tentu saja, bukanlah angka yang sepele, apalagi apabila angka tersebut merasuk seutuhnya dalam pikiran para tukang (para pekerja) di RT kami, yang diam-diam melestarikan slogan “waktu adalah uang”, “ijazah pendidikan tinggi bernilai tinggi”, dan “setiap keahlian ada hitungan upahnya”. Sebagian warga sudah menanyakan kepada Ketua RT kami, berapa rupiahkah saya dibayar.

Barangkali bagi kebanyakan orang di RT kami, “hak” yang saya “lepaskan” merupakan suatu kegilaan dalam stadium empat. Mereka melihat keseharian saya yang tidak pernah berpakaian parlente, ngobrol soal proyek milyaran rupiah, dan tidak memiliki sebuah mobil pun alias tidak sekaya tetangga kanan-kiri rumah saya.

Mereka pun bisa melihat, bagaimana saya seorang diri membuat mural dengan khusyuk dan masyuk di tembok SD itu hingga, terkadang, tengah malam diterangi lampu jalan. Ya, pada saat mereka pulang dari pekerjaan, hendak berkumpul dengan keluarga, lalu menikmati makan malam, bersantai sambil membayangkan gaji bulanan atau keuntungan dari setiap proyek, saya masih setia menghias tembok SD dengan kuas dan cat di tebing setinggi 2 m tanpa pernah ada nilai materi sebagai “hak” saya.

Mereka mengetahui, dengan tetap melakukan apa yang “wajib” saya lakukan tetapi begitu saja “melepaskan” apa yang menjadi “hak” saya. Tetapi, saya yakin, mereka tidak akan pernah mengetahui apa yang ada dalam pikiran saya pada saat saya memahami apa yang sesungguhnya dalam pikiran mereka. Ya, saya yakin, karena sewaktu-waktu saya harus pulang untuk mandi dan minum kopi agar bisa kembali segar, dan melanjutkan kegiatan mural itu.

Setiap saya merenung di Panggung Renung, sebagian renungan itu selalu berbalik ke masa-masa proses pendidikan saya, terutama sejak masih SD di Sungailiat karena di sanalah saya selalu terbuai haru. Tentu saja semua proses bahkan bukti otentik berupa selembar ijazah sarjana tidaklah gratis, terlebih kini saya menetap di sebuah kota yang sangat hedonis-materialistis.

Tetapi, entah mengapa, saya selalu menjalani “ritual” pribadi yang tidak akan pernah mampu dipahami oleh siapa pun, termasuk oleh diri saya sendiri, pada saat sebagian kawan sekolah saya dulu telah menjalani “ritual” yang “berbayar”. Saya tidak suka menghidupi iri hati, melainkan selalu saja heran melihat realitas semacam ini. Mungkin cita-cita mereka dulu–berguna bagi nusa dan bangsa–justru merasuki kehidupan saya entah sampai kapan.  

*******

Panggung Renung, Mei 2016