Sangat lekat dalam
ingatan saya, sebuah cita-cita yang secara umum dikumandangkan oleh sebagian
kawan SD dulu. “Berguna bagi nusa dan bangsa”. Sering pula didoakan oleh
sebagian orangtua, “Semoga anak ini berguna bagi nusa dan bangsa.”
Saya tidak pernah
bercita-cita semacam itu. Pikiran mungil saya (ketika itu) tidak mampu
membayangkan “nusa dan bangsa” karena saya belum memahami makna kata “nusa”,
dan “bangsa”. Menjadi tukang gambar adalah cita-cita saya sewaktu SD.
Perjalanan hidup
saya pernah tersangkut di Yogyakarta selama nyaris 18 tahun. Dan di Kota Budaya
itulah saya belajar lebih jauh mengenai proses mewujudkan cita-cita,meski
sempat sekitar 4 bulan mengasah kemampuan di Kota Kembang (Bandung) di bawah
bimbingan Himpunan Mahasiswa Seni Rupa dan Disain Institut Teknologi Bandung.
Di Yogyakarta saya
benar-benar menjadi “tukang gambar”. Kalau sebutan “tukang” merupakan sebuah
profesi yang bergaji, 99% ketukangan saya sama sekali tidak bergaji sejak SMA
dan di perguruan tinggi. Apakah itu merupakan makna sesungguhnya dari cita-cita
sebagian kawan SD dulu–berguna bagi nusa dan bangsa? Entahlah.
Ya, entahlah. Yang
jelas, 11 tahun di luar Yogyakarta saya masih sering mengalami “tidak bergaji”
atau “tidak berbayar” alias “tukang gambar gratis”. Terakhir, menggarap mural
(lukisan tembok) di lingkungan RT kami setelah Ketua RT mengajak saya untuk
bergabung dalam kegiatan perlombaan RT tingkat Kotamadya Balikpapan.
Sejak 3 tahun ini
saya memang sering terlibat dalam kegiatan di RT kami. Kegiatan 17 Agustusan
merupakan hal yang ‘wajib’ saya ikuti sebagai warga negara Indonesia, dan warga
di lingkungan RT kami. Tugas saya adalah membuat proposal 17 Agustusan beserta
laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran seusai kegiatan.
Sementara
‘kewajiban’ saya lainnya adalah merancang Balai Taruna seluas 105 m2
(6 m x 17,5 m) sebagai seorang warga di lingkungan RT kami, dan arsitek
setempat. Denah, tampak, potongan, gambar 3 dimensi, dan urutan pekerjaan, pada
2014 telah saya kerjakan sebagaimana kaidah arsitektural yang pernah saya
pelajari.
Berapa rupiahkah
saya dibayar, jika saya menjadi seperti umumnya seorang tukang? Kalau jasa
minimalis kearsitekan saya adalah Rp25.000,00, total bayaran saya adalah
Rp2.625.000,00. Tetapi saya tidak menerima serupiah pun karena saya mengambil
posisi sebagai warga.
Apakah lantaran
saya sudah kaya raya sehingga tidak mau menjadi tukang atau arsitek secara
umum? Saya tidak memiliki sebuah mobil pun, jika sebuah mobil bisa dijadikan
sebagai salah satu indikator sebuah taraf kekayaan. Tetapi mengapa, belum juga
kaya raya, tetapi dengan lancar melepaskan “hak” senilai Rp2.625.000,00?
Begitu pula dengan
pembuatan mural pada 2016 pada sebuah tembok pagar SD Negeri 030, yang
berbatasan langsung dengan salah satu jalan masuk RT. Panjangnya sekitar 40 m,
dan tingginya rata-rata 2 m. Jadi luasnya sekitar 80 m2. Ketua RT
meminta saya membuat mural di situ dengan modal cat dan uang Rp200.000,00 (untuk
membeli keperluan semisal alat kerja) dari beliau.
Saya sanggupi tanpa
perlu repot berhitung 80 m2 dikali harga jasa seorang “tukang
gambar” berijazah “Sarjana Tenik” per m2 seperti yang pernah saya
lakukan pada dinding beberapa TK. Atau, kalau mau sedikit repot berhitung, 80 x
Rp150.000,00, alias Rp12.000.000,00. Saya pun tidak suka merepotkan siapa-siapa
untuk berhitung.
Lagi-lagi, setelah
melepaskan “hak” atas rancangan arsitektural senilai total Rp2.625.000,00
dilanjutkan dengan “hak” atas mural berijazah “Sarjana Teknik” senilai total
Rp.12.000.000,00. Total “hak” yang saya “lepaskan” untuk lingkungan RT kami
adalah Rp14.625.000,00.
Angka
Rp.14.625.000,00, tentu saja, bukanlah angka yang sepele, apalagi apabila angka
tersebut merasuk seutuhnya dalam pikiran para tukang (para pekerja) di RT kami,
yang diam-diam melestarikan slogan “waktu adalah uang”, “ijazah pendidikan
tinggi bernilai tinggi”, dan “setiap keahlian ada hitungan upahnya”. Sebagian
warga sudah menanyakan kepada Ketua RT kami, berapa rupiahkah saya dibayar.
Barangkali bagi
kebanyakan orang di RT kami, “hak” yang saya “lepaskan” merupakan suatu
kegilaan dalam stadium empat. Mereka melihat keseharian saya yang tidak pernah
berpakaian parlente, ngobrol soal proyek milyaran rupiah, dan tidak memiliki
sebuah mobil pun alias tidak sekaya tetangga kanan-kiri rumah saya.
Mereka pun bisa melihat,
bagaimana saya seorang diri membuat mural dengan khusyuk dan masyuk di tembok
SD itu hingga, terkadang, tengah malam diterangi lampu jalan. Ya, pada saat
mereka pulang dari pekerjaan, hendak berkumpul dengan keluarga, lalu menikmati
makan malam, bersantai sambil membayangkan gaji bulanan atau keuntungan dari
setiap proyek, saya masih setia menghias tembok SD dengan kuas dan cat di
tebing setinggi 2 m tanpa pernah ada nilai materi sebagai “hak” saya.
Mereka mengetahui, dengan
tetap melakukan apa yang “wajib” saya lakukan tetapi begitu saja “melepaskan”
apa yang menjadi “hak” saya. Tetapi, saya yakin, mereka tidak akan pernah
mengetahui apa yang ada dalam pikiran saya pada saat saya memahami apa yang
sesungguhnya dalam pikiran mereka. Ya, saya yakin, karena sewaktu-waktu saya
harus pulang untuk mandi dan minum kopi agar bisa kembali segar, dan
melanjutkan kegiatan mural itu.
Setiap saya merenung
di Panggung Renung, sebagian renungan itu selalu berbalik ke masa-masa proses
pendidikan saya, terutama sejak masih SD di Sungailiat karena di sanalah saya
selalu terbuai haru. Tentu saja semua proses bahkan bukti otentik berupa
selembar ijazah sarjana tidaklah gratis, terlebih kini saya menetap di sebuah
kota yang sangat hedonis-materialistis.
Tetapi, entah
mengapa, saya selalu menjalani “ritual” pribadi yang tidak akan pernah mampu
dipahami oleh siapa pun, termasuk oleh diri saya sendiri, pada saat sebagian
kawan sekolah saya dulu telah menjalani “ritual” yang “berbayar”. Saya tidak
suka menghidupi iri hati, melainkan selalu saja heran melihat realitas semacam
ini. Mungkin cita-cita mereka dulu–berguna bagi nusa dan bangsa–justru merasuki
kehidupan saya entah sampai kapan.
*******
Panggung Renung,
Mei 2016